SUDAH banyak dikeluhkesahkan dan dikritik secara tajam oleh kalangan perempuan bahwa sejarah gerakan perempuan kita dipenuhi pandangan dan kepentingan bias jender. Jelaslah konstruksi sejarah yang bias jender tersebut menjadi salah satu sebab yang mengukuhkan ketidakadilan jender.
KEKUASAAN negara yang menghegemoni konstruksi sejarah bangsa membuat pandangan kita sangat tergantung terhadap konstruksi tersebut, tak terkecuali sejarah gerakan perempuan. Sementara, para sejarawan sendiri belum banyak melakukan rekonstruksi sejarah gerakan perempuan agar menghasilkan gambaran sejarah yang lebih adil.
Ketergantungan kita terhadap konstruksi sejarah kekuasaan sangat kuat sehingga dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan membahas gerakan perempuan, pandangan bias jender tersebut mendominasi. Kita menemukannya, misalnya, ketika diminta mendaftar tokoh gerakan perempuan, maka yang muncul adalah sederet nama perempuan yang selama ini berhasil melakukan pergerakan di bidang publik, seperti Christina Martha Tiahahu, RA Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Roehana Koedoes. Inilah bias jender yang sangat dominan dalam sejarah gerakan perempuan, yaitu dualisme peran domestik-publik, dengan peran yang pertama dianggap subordinat, marjinal, tidak penting, dan peran yang kedua sebaliknya.
BIAS jender selalu memunculkan diskriminasi atas nama jenis kelamin. Pekerjaan di bidang publik seperti menyelenggarakan pendidikan, melakukan pertempuran di medan perang, dan negosiasi dalam perjuangan, merupakan pekerjaan laki-laki yang bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat orang sakit, mengurus dan mendidik anak dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan.
Bukan hanya nilai pekerjaannya yang dianggap berbeda, pelaku pekerjaan tersebut juga mempunyai nilai berbeda, sehingga laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
Bagaimana pandangan ini masuk dalam konstruksi sejarah gerakan perempuan?
Konstruksi sejarah gerakan perempuan yang tertulis dalam berbagai buku doktrin, termasuk yang diajarkan di sekolah- sekolah, menyistematisasi gerakan perempuan sebagai gerakan kaum perempuan yang telah menyumbang perubahan bangsa melalui kegiatan publik, yang selama ini lebih banyak dilakukan laki-laki. Misalnya, pemberdayaan melalui institusi pendidikan, ikut bertempur melawan kolonialisme, atau aktif melakukan organisasi massa untuk pergerakan kemerdekaan.
Perjuangan perempuan baru dianggap penting jika melakukan kegiatan publik yang selama ini banyak dilakukan laki- laki. Perempuan baru dapat dianggap berjuang melakukan perubahan bernilai historis jika sudah menjadi laki-laki. Itu pun masih selalu dinilai dan dipandang lebih rendah dari laki-laki.
Sejarah gerakan perempuan kita melupakan peran domestik yang dilakukan sangat banyak perempuan. Peran kaum perempuan di dapur-dapur umum untuk membantu logistik para serdadu pejuang, peran merawat serdadu terluka, peran mengurus rumah tangga dan mengasuh anak yang dilakukan sendiri ketika suami pergi berperang, tidak masuk dalam hitungan gerakan yang patut disejarahkan.
Padahal, mayoritas kaum perempuan kita adalah “para pejuang” domestik ini, namun kita sangat sulit untuk sekadar menyebutkan daftar nama mereka ketika menyusun sejarah gerakan perempuan.
Selayaknya kita mengenal jasa Bu Kartinah, si tukang masuk di dapur umum para pejuang kemerdekaan, di samping RA Kartini. Selayaknya kita mengenang Mak Dewi, si suster pejuang yang terluka, di samping Dewi Sartika. Selayaknya kita kagum dengan keuletan Cut Minah yang ulet mengurus anak-anak, sementara suami berperang bersama Cut Nyak Dien.
Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya konstruksi pandangan bias jender tersebut. Pertama, kepentingan pandangan budaya patriarkhal yang melahirkan dualisme peran dan fungsi laki-laki dan perempuan secara segregatif, diskriminatif, mengandung stereotip, dan subordinatif yang memenuhi kekuasaan negara kita. Pandangan budaya ini bukan hanya melahirkan superioritas dan dominasi laki-laki, tetapi juga inferioritas perempuan yang sulit dibangkitkan dalam hubungan sosial-kemasyarakatan serta beban berganda pada perempuan. Sejarah yang bias jender dikonstruksi untuk mengukuhkan pandangan budaya bias jender tersebut, yang di antaranya dilegitimasi untuk kepentingan menjaga keharmonisan rumah tangga serta penegasan peran pendidikan keluarga.
Kedua, kepentingan politik kekuasaan negara yang bertujuan mendepolitisasi potensi dan kekuatan politik sipil berbasis kaum perempuan. Kekuasaan negara mempunyai kekhawatiran terhadap aktualisasi kekuatan politik rakyat berbasis gerakan perempuan karena fakta sejarah kita menggambarkan gerakan perempuan dapat menjadi kekuatan signifikan berhadapan dengan negara seperti ditunjukkan Gerwani.
Ketiga, kepentingan politik patriarkhal pada kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, yang bertujuan melestarikan kekuasaan laki-laki.
Pada organisasi keagamaan, hal ini dilegitimasi juga oleh pandangan agama bias jender, baik menyangkut kepemimpinan, peran domestik dan publik, atau seksisme.
Keempat, pandangan patriarkhal pada kalangan militer yang lebih sering mengklaim perjuangan kemerdekaan sebagai hasil kerja signifikan para pejuang (tentara) laki-laki. Pandangan ini tidak hanya tertera dalam doktrin sejarah yang menomorduakan perjuangan perempuan, tetapi berkolusi dengan kepentingan ibuisme negara dalam melakukan depolitisasi kekuatan perempuan, yaitu selain dengan mendomestifikasi peran istri kalangan tentara juga dengan membuat stigma subversif-ektrem pada kelompok perempuan radikal seperti Gerwani, sehingga memberi dasar legal bagi pemberangusan terhadap mereka.
Melihat kenyataan di atas, jelas mendesak untuk menyusun ulang sejarah gerakan perempuan kita agar diperoleh gambaran yang adil tentang gerakan perempuan dalam sejarah pembentukan negara-bangsa kita. Sejarah tersebut semestinya dikonstruksi atas dasar perspektif keadilan jender.
Kepentingannya jelas bukan sekadar rekonstruksi sejarah sesuai fakta, tetapi lebih dari itu sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang selama ini selalu memarjinalkan keberadaan perempuan dan semakin menyubordinasikan perempuan dalam banyak proses kenegara-bangsaan kita, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Farid Muttaqin Koordinator Program “Pendidikan Politik Perempuan di Pesantren”, PUAN Amal Hayati Jakarta

Kompas, Senin, 28 Juni 2004

Klik in-memoriam-suharto.pdf

DARI beberapa kliping koran yang membahas kasus perdagangan manusia maupun kasus buruh migran, penulis melihat pada umumnya perempuan yang terjerat dalam kungkungan jaringan perdagangan perempuan atau perempuan yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh migran berasal dari kawasan pedesaan. Mereka memilih bekerja di luar negeri (di luar desanya) karena masalah sempitnya lapangan pekerjaan di desa mereka.
KENYATAAN itu merupakan implikasi tidak terjadinya pemerataan pendapatan dari sektor pertanian di kalangan masyarakat pedesaan. Revolusi Hijau tidak mampu membongkar relasi produksi ala feodalisme yang menjadi penyangga ideologi patriarki. Akibatnya, kaum perempuan menjadi kalangan yang menanggung beban paling berat. Partisipasi perempuan dalam proses produksi pertanian di pedesaan semakin hilang.
Sempitnya lapangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan keluarga petani yang mayoritas di pedesaan menyebabkan perempuan mencari lapangan pekerjaan di luar desa. Magnet yang menarik perempuan keluar desa adalah kantong industri di perkotaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja perempuan pedesaan tentu saja sesuai dengan kepentingan pemodal yang membutuhkan buruh yang berupah murah.
Situasi saat ini menegaskan bahwa gejala di atas juga ternyata tidak menyelesaikan masalah. Rapuhnya basis industri di Indonesia menjadi petaka baru yang sewaktu-waktu akan meledak. Di tengah ancaman PHK, imbalan upah yang rendah, dan memburuknya situasi akibat belum pulihnya perekonomian, buruh-buruh perempuan dipaksa untuk tetap bekerja dan menanggung berbagai beban sosial keluarganya.
Bekerja di luar negeri, dengan imbuhan janji-janji dan cerita keberhasilan beberapa orang yang telah bekerja di negeri seberang pun masuk ke dalam ide-ide kaum perempuan. Hal ini turut mendorong tingginya motivasi untuk mencari kerja di negeri di mana hambatan dan ancaman secara sosial dan politik bagi kehidupannya semakin besar. Apalagi ketika pekerjaan yang diperoleh berada di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga.
Upaya yang harus dilakukan untuk memecahkan persoalan di atas adalah dengan melakukan perombakan struktural yang selama ini menjadi pemicu permasalahan. Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, khususnya bagi kaum perempuan.
Jalan utama menuju pada langkah tersebut adalah melakukan demokratisasi dalam hal pengelolaan tanah dan sumber agraria di pedesaan, “reformasi agraria” atau “pembaruan agraria”. Secara definisi, yang dimaksud dengan reformasi agraria adalah upaya melakukan perombakan struktur agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber agraria serta mendistribusikan tanah dan sumber agraria lainnya kepada petani penggarap, baik laki-laki maupun perempuan.
Acuan hukum pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang diperkuat Ketetapan MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan menyeluruh karena hambatan bersifat politik.
Kita semua mafhum, Orde Baru telah memberi tahu kita bahwa reformasi agraria identik dengan sosialisme. Stigma ini memang tidak salah meskipun pada dasarnya kapitalisme juga membutuhkan reformasi agraria sebab reformasi agraria adalah jalan meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin pasokan bahan baku, dan menciptakan pasar yang menjadi landasan kokoh bagi industrialisasi.
Seperti beberapa negara yang berhasil melakukan industrialisasi, misalnya Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan China, semuanya menjadikan reformasi agraria untuk mengawali pembangunan industri nasionalnya meskipun dengan metode berbeda-beda.
SALAH satu prinsip dalam pelaksanaan reformasi agraria adalah keberpihakan terhadap kaum tani. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah kaum tani di Indonesia paling tidak sekitar 44,3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum tani yang menggarap tanah kurang dari 0,4 hektar menurut Sensus Pertanian (SP) 2003 sekitar 56,5 persen. Persentase jumlah petani gurem di beberapa wilayah cukup beragam.
Dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar dan kualitas teknologi produksi yang masih rendah serta sempitnya lapangan pekerjaan di sektor lain, satu-satunya cara meningkatkan penghidupan kaum tani gurem ini adalah dengan cara ekstensifikasi lahan. Yang kerap dijadikan alasan untuk tidak menjalankan ekstensifikasi adalah menyempitnya lahan pertanian karena perkembangan industri dan jumlah penduduk.
Namun, permasalahan utama sebenarnya bukan itu, melainkan karena adanya penguasaan secara monopoli oleh segelintir kalangan nonpetani yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal peruntukan tanah. Dengan demikian, tidak jarang kasus konversi lahan pertanian menjadi areal industri justru terjadi di kawasan pertanian produktif. Apabila tidak segera ditangkal dengan cara mendemokratiskan penguasaan dan kepemilikan tanah, gejala ini semakin memperburuk kehidupan keluarga petani gurem. Buruknya kehidupan keluarga kaum tani di pedesaan inilah yang menjadi salah satu muasal segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami kaum perempuan.
Proses ekstensifikasi lahan yang dilakukan dengan mendistribusi lahan berlebih dari kepemilikan monopoli memberi jaminan ekonomi dan politik bagi kalangan yang selama ini paling terpinggirkan di pedesaan. Jaminan ini akan meningkatkan kemampuan produksi kaum tani miskin di pedesaan apabila dilanjutkan dengan upaya penataan produksi dan kolektivisasi pertanian. Langkah ini dapat ditopang dengan pembenahan proses produksi, terutama melalui intervensi teknologi modern dalam proses produksi pertanian.
Penataan dan kolektivisasi produksi pertanian di wilayah-wilayah yang sudah mengalami redistribusi lahan bertujuan untuk menjamin pemerataan hasil produksi dalam upaya mengangkat kesejahteraan. Jaminan ini berlaku untuk semua pihak yang bekerja di atas tanah tersebut, tanpa diskriminasi jender.
Langkah lain yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah keterbelakangan politik dan kebudayaan melalui aktivitas pengorganisasian dan pengintensifan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai baru untuk mengatasi keterbelakangan budaya di kalangan kaum tani.
Bagi perempuan petani, reformasi agraria memberi jaminan lebih konkret atas hak ekonomi dan hak politik. Artinya, kaum tani perempuan memiliki basis yang memadai dalam hal partisipasi dan kontrol ekonomi maupun politik. Basis inilah yang akan menopang gerakan perempuan secara umum untuk menganulir segala bentuk diskriminasi, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun kebudayaan.
Dalam konteks perjuangan perempuan, reformasi agraria berupaya membongkar segala bentuk relasi yang diskriminatif. Tidak ada lagi penguasaan monopoli akan menjadi landasan terselenggaranya demokrasi di pedesaan. Demokratisasi dalam relasi sosial akan menjadi antitesis bagi diskriminasi.
Dengan demikian, tidak mungkin gerakan reformasi agraria dapat dilakukan tanpa mengikutsertakan kepentingan gerakan perempuan. Gerakan perempuan pun sudah selayaknya terlibat aktif dalam gerakan reformasi agraria. Keduanya merupakan prasyarat yang masing-masing saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana kita semua mengonkretkan kebutuhan tersebut.

Syamsul Ardiansyah
Aktif di Institute for National and Democratic Studies

Kompas – Senin, 06 Desember 2004

Noviana Ermanita

Sepenggal Cerita Tentang Kebangkitan
Sejarah perjuangan kaum perempuan di negeri ini adalah sebuah catatan panjang, yang seakan terlupakan dan hampir hilang dari lembaran catatan sejarah pergerakan bangsa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di berbagai penjuru Indonesia terdapat banyak tokoh perempuan terkemuka, yang tampil ke barisan terdepan demi menegakan hak-hak rakyat. Meskipun yang paling populer sampai saat ini adalah R.A Kartini, ironisnya masih banyak diantara kita ketika mendengar namanya maka yang terlintas di kepala pertama kali adalah kebaya dan sanggulnya, serta seraut wajah lemah lembut tanpa daya. Bukan pada pemikirannya yang maju yang dapat memahami penindasan yang sedang dialami oleh bangsanya, maupun pada semangat perlawanan dan kekritisannya terhadap penindasan yang dialami oleh kaum perempuan pada masa itu.

Ada sederet nama lain yang layak untuk disandingkan dengan R.A Kartini, dari mulai Cut Mutia, Dewi Sartika, Sukaesih, Rohana Kudus hingga Marsinah. Masing-masing dari mereka telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi perjuangan rakyat, dan khususnya bagi kaum perempuan. Dari mulai memanggul senjata, mendirikan sekolah maupun surat kabar, hingga memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan tani. Bukankah semua itu adalah wujud nyata bahwa kaum perempuan di negeri ini adalah bagian yang utuh dalam perjuangan rakyat untuk merebut dan menegakan kemerdekaan yang sejati. Bagi rakyat secara keseluruhan, bagi kaumnya, dan bagi diri mereka sendiri.
Ditengah-tengah kentalnya tatanan patriarki yang tertanam di masyarakat pada masa-masa pra kemerdekaan, ternyata masih ada tersisa ruang kecil yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk turut berjuang bagi pembebasan. Pembebasan dalam konteks ini dapat kita maknai memiliki arti berganda. Kaum perempuan pada saat itu berjuang membebaskan dirinya dari penindasan sistem masyarakat patriarki yang timpang, dan juga turut dalam perjuangan pembebasan nasional. Meskipun pada fase-fase awal banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan atas, dan masih memperjuangkan isu-isu yang berkaitan lansung dengan kebutuhan mereka sendiri. Seperti misalnya memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan permasalahan permaduan.
Pada tahun 1912 lahirlah organisasi perempuan yang pertama, yaitu Poetri Mardika. Setelahnya berbagai organisasi perempuan dengan latar belakang keagamaan, orientasi politik, maupun kedaerahan kemudian didirikan. Tahun 1920 di Yogyakarta, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, perempuan bergerak untuk menuntut hak-hak mereka . Para perempuan tersebut, dengan berbagai latar belakang sosio-ekonomi, mulai mengangkat permasalahan-permasalahan sosio kultural kaumnya. Selain itu serangkaian model aksi lain seperti mendirikan sekolah untuk perempuan, menerbitkan majalah, maupun aksi-aksi turun ke jalan yang menuntut dihapuskannya pelacuran dan hak-hak buruh perempuan juga dilakukan.
Dalam rentang waktu 20 tahun, berbagai organisasi perempuan didirikan di negeri ini. Isu-isu yang mereka angkat tidak lagi semata-mata mengenai permaduan, tetapi juga sudah mulai meluas ke isu-isu sosial seperti pelacuran, hak-hak buruh perempuan, perkawinan anak dan pendidikan. Selain itu organisasi perempuan juga sudah mengangkat isu mengenai politik dan pembebasan nasional. Penting juga untuk dicatat disini bahwa meskipun gerakan kaum perempuan tersebut mayoritas dimotori oleh perempuan dari kalangan menengah atas, namun isu-isu yang mereka angkat sudah berkembang menjadi isu-isu yang lintas kelas. Dalam dasa-warsa 1930-an mereka mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, dan lain-lain.
Meskipun berdiri dengan latar belakang dan kepentingan isu yang berbeda-beda, namun isu nasionalisme akhirnya cukup mampu untuk mengikat organisasi-organisasi perempuan tersebut. Pada tahun 1928, untuk pertama kalinya diselenggarakan kongres perempuan Indonesia dan diikuti oleh sekitar 20 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia . Pada tahun yang sama pula diselenggarakan kongres pemuda, yang juga diikat oleh isu nasionalisme. Kesadaran berorganisasi tersebut terus berlanjut ketika Jepang mengusir Belanda dan masuk ke Indonesia, menjadi tuan kolonial baru. Kemudian organisasi-organisasi perempuan di Indonesia dilarang, namun bukan berarti perjuangan berhenti. Beberapa diantara organisasi perempuan tersebut tetap melanjutkan perjuangan dan bergerak di bawah tanah. Dapur umum dibentuk, dan kaum perempuan memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara berbagai satuan gerilya. Banyak perempuan yang bahkan memanggul senjata, dan banyak pula diantara mereka yang kemudian diburu dan dibunuh oleh pemerintah kolonial fasis Jepang.
Pada masa revolusi fisik kemajuan perempuan Indonesia mencapai titik yang sangat signifikan, dimana isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan sebagai bagian dalam masyarakat diangkat dan disosialisasikan melalui pendidikan yang bersifat membebaskan. Selain itu sekat-sekat privat dan publik, meskipun tidak hilang sepenuhnya, namun dapat diminimalisir. Perempuan dan laki-laki kemudian dapat saling bahu-membahu melakukan perjuangan, dalam posisi yang relatif setara. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir kemudian (1945), kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kemudian kaum perempuan menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain .
Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan perempuan Indonesia, yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dahulu, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian perempuan masing-masing . Ketegangan antara golongan perempuan Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan, bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional agak telah mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.
Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, kaum perempuan Indonesia selalu berperan aktif. Keterlibatan mereka dalam perjuangan merebut dan menegakan kemerdekaan bangsa, berjalanan beriringan dengan perjuangan mereka untuk menegakan hak-hak kaumnya.  Dalam lembaran sejarah bangsa ini kaum perempuan telah menorehkan sebuah catatan panjang tentang kebangkitan yang luar biasa. Ketika mereka berorganisasi secara massif dan memperjuangkan kepentingan yang mereka rumuskan sendiri, juga membangun solidaritas vertikal diantara kaumnya. Namun sebuah kebangkitan yang luar biasa tersebut kini seakan-akan terlupakan dan kehilangan jejaknya.
 Emansipasi, Sebuah Kebangkitan yang Kehilangan Jejak
Kebangkitan kaum perempuan Indonesia untuk menegakan hak-haknya adalah sebuah gerakan revolusioner, yang telah dengan berani mencoba mengobrak-abrik tatanan sosial status quo yang patriakis. Kemudian kebangkitan revolusioner tersebut di lumpuhkan, semua taring dan kuku-kukunya dirontokan. Kaum perempuan Indonesia disubordinasikan kembali. Dan adakah struktur yang lebih baik untuk resubordinasi kaum perempuan selain organisasi-organisasi perempuan?  Rejim Orde Baru kemudian melakukan dengan cara yang sangat sistematis, sehingga dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini.
Pasca peristiwa tahun 1965 dan kenaikan Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967, Indonesia kembali memasuki zaman kegelapan. Perjuangan pembebasan nasional demokratik, yang bertujuan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan imperialisme asing dan penghisapan feodalisme di dalam negeri, yang mencapai puncaknya pada revolusi Agustus 1945 kemudian hancur total. Terlebih lagi pada saat pemerintahan Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya modal asing ke dalam negeri. Sementara di dalam negeri, pemerintah dengan sistematis tetap melanggengkan model produksi feodal dengan cara menjaga struktur kepemilikan tanah yang timpang dan lebih berpihak pada kepentingan modal asing. Posisi rakyat pun kembali ke dalam penghisapan imperialisme asing dan kekuatan feodal di dalam negeri secara vulgar. Tertindas secara ekonomi, politik, dan sosial budaya.  
Hal senada pun terjadi dengan kaum perempuan. Ketika Soeharto berkuasa maka resubordinasi secara sistematis terhadap kaum perempuan Indonesia dimulai. Organisasi-organisasi perempuan yang mandiri dan maju dihancurkan. Kemudian pemerintahan Orde Baru menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru. Salah satunya adalah pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri, yang dikenal dengan nama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) . Organisasi-organisasi ini dikampanyekan oleh pemerintahan Orba sebagai sebuah bentuk emansipasi wanita Indonesia yang sejati.
Aktivitas yang diijinkan untuk dilakukan oleh organisasi-organisasi itu hanya arisan dan mengadakan kursus-kursus seputar “urusan” perempuan. Bahkan sampai saat ini banyak dari organisasi tersebut yang masih menyelenggarakan kursus menjahit dan memasak, kursus mengurus suami dan anak dengan baik, kursus kecantikan dan perawatan tubuh, serta mendampingi para suami dalam tugas kunjungan. Isu-isu yang menyangkut kepentingan perempuan dan kesadaran politik kaum perempuan tidak diijinkan tumbuh dan dibungkam sama sekali . Organisasi tersebut menghasilkan budaya ‘ikut suami’, yang merupakan wujud dari ideologi Ibuisme Negara .
Dalam ideologi Ibuisme Negara, perempuan diikat dengan struktur organisasi suaminya yaitu Korpri maupun militer. Dengan demikian negara mengontrol perempuan melalui para suaminya dan melalui organisasi yang dipaksa bagi mereka untuk mengikutinya. Negara kemudian memastikan penjaminan pengendalian masyarakat dan penyebaran nilai-nilai tertentu, dengan menggunakan keluarga inti sebagai alatnya. Ibuisme Negara ini meliputi unsur-unsur ekonomi, politik dan kultural. Perempuan kemudian diwajibkan untuk meladeni suami, anak, keluarga, masyarakat dan negara tanpa mendapatkan penghargaan apa pun.
Di bidang ideologi PKK menggalakkan “Panca Dharma Wanita ,” yaitu: perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumahtangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan terakhir sebagai anggota masyarakat yang berguna. Semua kewajiban tersebut hendaknya ditunaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan “kodrat wanita.” Kodrat ini ialah bahwa perempuan bersifat lemah-lembut, tidak berbicara dengan suara keras, dan khususnya tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami dan orang-tua, melainkan menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh.
Dari sudut politik, organisasi-organisasi perempuan tersebut, seperti halnya semua organisasi massa perempuan yang telah dihancurkan, telah kehilangan kekuatan yang pernah dimiliki selama periode perjuangan kernerdekaan nasional atau selama tahun-tahun pertama Republik merdeka di bawah pemerintahan Sukarno. Pada masa Orde baru ini organisasi perempuan diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah. Dengan demikian melalui kombinasi pengukuhan subordinasi kaum perempuan secara terorganisasi dan rezim kapitalis militer yang represif, kaum perempuan di semua lapisan masyarakat Indonesia itu dikontrol. Bentuk struktur hirarkis organisasi-organisasi perempuan ini juga memudahkan pengekangan terhadap kaum perempuan miskin.
Selain itu sepanjang masa pemerintahan orde baru, pemerintah banyak mengeluarkan Undang-undang yang timpang dan tidak berkeadilan terhadap kaum perempuan. Antara lain UU Perburuhan dan UU perkawinan, yang selama periode sebelumnya telah menjadi fokus utama dalam perjuangan organisasi massa perempuan di Indonesia. Pelacuran, penjualan perempuan dan anak, ketidakmerataan pendidikan dan kesejahteraan, poligami dan isu-isu lain yang sebelumnya menjadi fokus perjuangan perempuan juga tidak mendapat perhatian dari pemerintahan orde baru. Terlebih lagi isu-isu yang menyangkut kaum perempuan buruh dan tani, bila ada yang berani mengangkat isu tersebut maka akan di cap subversif oleh pemerintah orde baru dan akan segera diberangus.
Dengan demikian dalam era tersebut dapat kita lihat bahwa negara sebagai sebuah produk politik, yang selama ini dipandang netral ternyata tidak demikian kenyataannya. Negara sesungguhnya masih tetap melanggengkan sistem nilai yang berlangsung, yaitu feodalisme yang sangat patriarki. Para pemain yang terlibat dalam level kekuasaan tersebut kemudian memanfaatkan sistem nilai tersebut, dan mengambil sangat banyak keuntungan dari padanya. Negara juga mengintegrasikankan nilai patriarki tersebut dalam sistem politik dan ideologinya. Sebagai akibatnya kemudian adalah hukum menjadi alat legitimasi yang mendukung kepentingan patriarki, dan membuat dominasi yang berlangsung menjadi tidak tampak. Sebagai konsekuensi logisnya, maka terjadi ketimpangan dan penindasan terhadap kaum perempuan dalam semua aspek kehidupan.
Salah satu contoh yang cukup menarik disini adalah bagaimana rejim melegitimasi subordinasi perempuan dengan menggunakan PP No 10 dan UU Perkawinan No 1/1974, yang mengatur kehidupan perkawinan pegawai negeri. Pegawai negeri dianggap mewakili negara, yang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara dan menjadi teladan bagi masyarakat. Salah satu dari keteladanan tersebut adalah prilaku seksual. Dalan PP dan UU tersebut dinyatakan bahwa, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu serta pengurus rumah tangga. Dalam PP dan UU ini juga diatur mengenai poligami dan perceraian, maupun hak-hak istri dalam perkawinan. Akan tetapi prakteknya tidak seindah teori, banyak pelencengan terjadi dan banyak istri yang sama sekali tidak mendapatkan haknya. Selain itu dalam PP ini sangat tegas sekali posisi perempuan sebagai subordinat. Lalu bagaimana PP dan UU tersebut dapat menjadi sarana sosialisasi ketimpangan gender yang dilakukan oleh negara ?
Menurut Suryakusuma, akar dari pegawai negeri Indonesia adalah para administratur yang direkrut oleh Belanda dari kalangan aristokrat Jawa, dan menjadi sekutu bagi mereka. Meskipun para pegawai negeri sekarang ada juga yang berasal dari berbagai kalangan awam dan non Jawa, namun secara diam-diam kalangan elit tradisional Jawa tetap merupakan favorit penguasa. Fungsi pegawai negeri kemudian, selain merupakan penghubung antara pemerintah dengan rakyat, juga menjadi fondasi dan alat bagi kekuasaan politik untuk memastikan dukungan bagi kebijakan nasional, dan kesetiaan kepada negara dan pemimpinnya (Suryakusuma; 1996; 96). Dengan kata lain pegawai negeri, yang mayoritas Jawa tersebut, dengan fungsi keteladanannya secara langsung maupun tidak langsung melakukan transformasi dan sosialisasi nilai-nilai feodalisme Jawa kepada massa yang lebih luas lagi. termasuk juga mengenai subordinasi perempuan. Prinsip yang digunakan oleh rejim orde baru ini tetap mempertahankan prinsip yang digunakan Soekarno ketika menetapkan landasan filosofis kebangsaan yang menjadi ‘roh’ dari UUD’45, yaitu hubungan kawula-Gusti sebagai penjelmaan hubungan antara rakyat dengan negara.
Selain itu hak perempuan terhadap tubuh dan alat reproduksinya pun dalam rejim ini diambil alih, dan diletak dibawah kontrol negara yang represif. Contoh yang paling menarik adalah program pengontrolan kelahiran, dengan mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB). Dalam program ini perempuan desa yang paling dirugikan, karena sasaran utamanya adalah keluarga-keluarga di pedesaan. Dimana pendidikan sangat kurang dan sangat sering terjadi kawin muda, ditambah lagi pemahaman bahwa banyak anak banyak rejeki yang masih sangat kental. Bagi perempuan desa,  pemasangan alat kontrasepsi sering kali dilakukan tanpa persetujuan mereka (JP No 17; 2001). Yang penting suaminya sudah memberi ijin, maka mereka diikut sertakan dalam program. Belum lagi sosialisasi dan pendidikan terhadap yang mengikuti program tersebut di pedesaan sangat kurang, sehingga tidak jarang yang terjadi malah gagal ataupun para perempuan tersebut mengalami kecelakaan karena salah pasang alat kontrasepsi.   
Konstruksi terhadap konsep perempuan Indonesia sejati, yang meliputi apa, siapa dan bagaimana perempuan harus bersikap dan bertindak kemudian diatur dan dilegitimasi oleh negara, melalui Undang-undang dan instrumen politik lainnya. Integrasi dan legitimasi patriarki yang dilakukan oleh rejim orde baru ini juga tidak terlepas dari sistem dunia yang berlangsung, yaitu kapitalisme. Tidak dapat dinafikan bahwa rejim orde baru-lah yang berperan sangat aktif dalam mengantarkan bangsa ini terjerumus dalam jerat hutang, pemiskinan dan pembodohan secara nasional. Dengan dalih untuk melakukan pembangunan nasional, rejim orde baru membuka pintu lebar-lebar bagi hutang luar negeri dan masuknya investasi asing ke  negara ini. Sumber daya alam yang berlimpah, buruh murah, dan semua akomodasi ekonomi politik menjadi tawaran rejim bagi modal asing, kemudian menggadaikan rakyat sendiri demi memperkaya diri.
Perempuan di negara-negara dunia ketiga, seperti halnya di Indonesia,  mengalami subordinasi tidak saja secara kultural. Tetapi juga secara politik dan ekonomi. Para perempuan tersebut memperoleh kesetaraannya dalam permasalahan kemiskinan. Di desa-desa tanah sudah bukan lagi milik petani, dan apabila masih ada petani miskin yang memiliki tanah maka kaum perempuannya hanya diposisikan sebagai pekerja semata. Tanpa hak ekonomi mandiri, bahkan dalam keluarga. Minimnya pendidikan dan kesempatan kerja bagi mereka, menyebabkan banyak diantaranya yang menjadi buruh murah di industri-industri manufaktur maupun menjadi buruh migran. Dalam UU ketenagakerjaan rejim orde baru posisi buruh sama sekali tidak diperhatikan dan dilindungi. Hal senada juga masih terjadi hingga saat ini, seperti yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang PPHI dan UUK. Penindasan dan penghisapan terhadap buruh oleh negara dan modal asing pun semakin menjadi, bagi buruh perempuan beban ini menjadi berkali-kali lipat. Bukan saja mereka tidak diberikan hak-haknya (cuti haid, cuti hamil, upah yang sama) dan mengalami diskriminasi, lebih dari itu mereka juga sering mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.
Depolitisasi yang dilakukan oleh rejim membuat para buruh dan kaum tani tersebut, juga masyarakat secara umum tidak mampu melakukan apa-apa untuk merubah keadaan. Ruang-ruang untuk mengkritisi ditutup, segala bentuk perlawanan dihadapi dengan senjata. Selama 32 tahun rejim ini bukan hanya menghisap, namun juga menancapkan tatanan patriarki yang dikawinkan dengan kapitalisme semakin dalam ke akar terkecil dari masyarakat. Sementara di pedesaan, tertutupnya akses rakyat terhadap penguasaan tanah juga menjadi akar masalah terhadap subordinasi perempuan. Tanpa tanah kemandirian kaum perempuan secara ekonomi di pedesaan, khususnya kaum tani, menghilang. Sehingga perempuan kemudian dibuat menjadi tergantung sepenuhnya terhadap pasangannya atau keluarganya. Pilihan yang tersedia bagi mereka hanyalah kawin muda, menjadi buruh di kota atau menjadi buruh migran. Bekerja di luar negeri tanpa perlindungan dari sama sekali dari negara dan menjadi pahlawan devisa yang dilupakan. Dampak dari semua itu masih tetap dirasakan hingga saat ini. Meskipun kini rejim Orba telah ditumbangkan, namun tidak serta-merta nasib kaum perempuan Indonesia menjadi lebih baik. 
Kolaborasi patriarki-kapitalisme  dalam rejim orde baru tidak hanya berhasil melakukan depolitisasi terhadap rakyatnya, namun juga secara tidak langsung telah membuat persatuan kaum perempuan terpecah-pecah dalam lingkup kesadaran maupun geraknya. Solidaritas vertikal diantara kaum perempuan menengah atas dengan golongan yang di bawahnya, yang pada masa pergerakan sempat terbangun kini hancur lebur. Wacana emansipasi yang hingga saat ini digembar-gemborkan tidak lebih dari sekedar pembiasan, agar kaum perempuan Indonesia tidak mampu melihat ketertindasan mereka sendiri. Emansipasi, kesetaraan, keadilan, dan pengakuan terhadap hak-hak kaum perempuan di Indonesia ternyata mengenal pembelahan secara sosial dan ekonomi politik. Bagi segelintir kalangan perempuan yang mampu secara ekonomi, maka mereka dapat merasakan pendidikan tinggi dan mendapat pekerjaan yang cukup layak. Sementara sisanya bahkan tidak di lindungi haknya oleh negara. Seperti yang bisa kita lihat apa yang terjadi dengan para TKW Indonesia di luar negeri. Kartini pasti akan tersedu dan merutuki negara ini, bila ia mengetahui nasib Nirmala Bonat dan teman-temannya.
Mayoritas kaum perempuan kalangan menengah dan atas di perkotaan maupun di desa telah benar-benar berhasil diposisikan menjadi kanca wingking (teman belakang), dengan mekanisme pegawai negeri dan organisasi istri ‘ikut suami’. Aktivitas mereka hanya seputar urusan rumah tangga, organisasi istri dan pergaulan diantara sesamanya. Peran mereka dalam melanggengkan nilai-nilai feodal yang patriarki dan kapitalistik dalam keluarga, sadar atau tanpa sadar, dilakukan dengan sangat aktif. Contoh perempuan dari golongan ini adalah istri pejabat negara dan istri pegawai negeri. Sehingga tak jarang pula yang terjadi malah diantara kaum perempuan itu sendiri yang turut menindas sesamanya.
Sedangkan yang lainnya memperoleh pendidikan dan akses terhadap ‘dunia luar’, sehingga mereka dapat berinteraksi dalam ruang publik dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan mapan. Perempuan dalam golongan ini relatif lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang cukup luas dalam interaksi sosialnya, namun cenderung individualistik. Hal ini disebabkan karena akses mereka terhadap informasi yang diimport dari luar juga sangat cepat, sehingga wacana liberal secara langsung maupun tidak langsung diserap begitu saja dan membentuk karakter, kesadaran dan perilaku. Meskipun kita tidak menutup mata bahwa ada juga beberapa gelintir dari kalangan ini yang memiliki kesadaran sosial terhadap permasalahan kebangsaan dan kaumnya. Kaum perempuan inilah yang memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan, dan harapannya kelak dapat membangun kembali gerakan perempuan yang revolusioner secara massif. Yang berjuang bersama kelompok-kelompok gerakan lainnya untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih demokratis, yang bukan ditopang oleh penindasan dan subordinasi terhadap kaum perempuannya.
Akan tetapi sampai hari ini mayoritas demikianlah wujud emansipasi dan kebebasan bagi kaum perempuan Indonesia. Masih banyak diantara kaum perempuan tersebut yang bermimpi untuk memperbaiki nasibnya kemudian terpuruk dalam masalah seputar urusan kecantikan, yang diharapkan dapat mengantarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lumayan. Dengan demikian berarti dapat membeli pakaian bagus maupun kosmetik mahal sebagai lambang kemandirian dan kemapanan. Meskipun penulis tidak mengeneralisir, bahwa masih ada perempuan yang berpikir rasional dan lebih mengutamakan kemampuan intelektual mereka untuk merubah kondisi menjadi lebih baik. Namun adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi, bila ternyata globalisasi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah maupun pengusaha berdiri diatas penindasan. Terutama penindasan terhadap perempuan, yang menjadi bunga-bunga layu penghias jendela kemelaratan sebuah bangsa terjajah. 
Kaum perempuan dibuat seolah-olah diuntungkan dengan idealisasi konsep emansipasi yang ada, sehingga mereka pada akhirnya mengerahkan segala daya upaya agar dapat memenuhi kualifikasi tersebut. Secara langsung maupun tidak langsung, perempuan kemudian turut berpartisipasi aktif dalam pelanggengan terhadap subordinasi mereka. Stereotipe emansipasi perempuan Indonesia adalah mandiri dan mapan, dalam arti mengabdi penuh pada sistem industri kapitalisme yang menghisap, namun harus bersikap lembut, cantik, anggun dan penurut. Belum lagi watak individualistik yang ditanamkan oleh sistem tersebut menjadikan perempuan tidak perduli dengan kondisi sesamanya, yang tidak sebaik mereka yang lebih beruntung. Misalnya masih banyak diantara para perempuan yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan mapan  merasa tidak ada kaitannya dengan aksi buruh perempuan, yang menuntut persamaan upah dan cuti hamil. Kondisi ini merupakan salah satu contoh keberhasilan dari depolitisasi yang dilakukan oleh rejim orde baru, dan pembiasan yang dilakukan oleh tatanan kapitalisme patriarki.
Wacana emansipasi perempuan berjalan seiring dengan kepentingan pasar dan kebutuhan kapitalisme terhadap tenaga kerja yang murah dan tunduk patuh terhadap penghisapan. Hal ini dapat terlihat dari mayoritas buruh di pabrik-pabrik manufaktur yang ada di negeri ini adalah perempuan, sementara perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap mereka melalui perundang-undangan malah tidak berpihak bagi kepentingan buruh sama sekali. Selain itu perempuan juga merupakan pangsa pasar utama bagi industri kapitalis, seperti fashion, kosmetik, alat rumah tangga dan lainnya. Peran negara disini memang tampak sedikit berkurang, namun peran tersebut kemudian diambil alih oleh industri, baik industri media massa, manufaktur maupun industri jasa. Penindasan yang terjadi kemudian bertransformasi menjadi semakin halus dan seakan tidak tampak.
Bila hari ini kita berbicara mengenai peringatan kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa, maka sebaiknya kita refleksikan kembali apakah hakekat dari sebuah kemerdekaan? Apakah sebuah bangsa sudah merdeka secara utuh penuh, bila mayoritas kaum perempuan dalam bangsa tersebut masih terpuruk dalam ketertindasan dan penghisapan? Emansipasi, kesetaraan dan pembebasan bagi kaum perempuan yang di gembar-gemborkan selama ini oleh pemerintah maupun media massa tidak lebih dari sebuah hal yang semu. Kaum perempuan Indonesia tidak akan pernah terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh sistem feodal dan imperialisme asing, yang keberlangsungannya dijaga secara sistematis oleh negara, bila mereka tidak bangkit, bersatu dan melakukan perjuangan secara bersama-sama. Bersatunya kaum perempuan buruh, tani, miskin kota, dan kaum perempuan menengah di perkotaan yang akan mampu menumbangkan tatanan nilai patriaki yang menindas. Namun perjuangan tersebut pun tidak akan berhasil bila hanya kaum perempuan saja yang melakukannya. Karena itu kaum perempuan pun harus bersatu dengan para buruh dan tani, untuk menumbangkan feodalisme di dalam negeri dan mengusir imperialisme asing. Sebab pada hakekatnya dua sistem tersebutlah yang menindas perempuan, maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Ndaru Wening Larasati adalah pegiat organisasi perempuan yang tergabung dalam Komite Pengorganisasian Perempuan. Bertempat tinggal di Bandung.